Tugas Pokok dan Fungsi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BALAI HARTA PENINGGALAN DKI JAKARTA

Pelaksanaan  Tugas Pokok dan Fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

TUGAS POKOK

Pasal 2 :
Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang- orang yang  karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

FUNGSI

Pasal 3 :
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.
  2. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
  3. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

  1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 KUHPerdata, pasal 359 ayat terakhir KUHPerdata);
  2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak dalam Kandungan (pasal 348, 449 KUHPerdata);
  3. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 KUHPerdata);
  4. Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/Tidak Ada Kuasanya (pasal 1126 s.d. pasal 1130 KUHPerdata jo. pasal 64 s.d. pasal 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
  5. Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 KUHPerdata jo. pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
  6. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
  7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
  8. Penampung Uang Pihak Ketiga (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan).

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2021 Pusdatin - Kemenkumham RI