Indeks Berita

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Jakarta, 10 Maret 2022, Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku Pembina Kearsipan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan Dinamis dalam rangka Pengawasan Kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sosialisasi diikuti oleh Arsiparis Ahli Pertama BHP Jakarta secara daring bersama peserta dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT seluruh Indonesia.
 
Emon A.Kohar, Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Inaktif pada Biro Umum, menyampaikan tentang Dasar Hukum, Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dan Laporan yang harus dipenuhi sebagai data dukung capaian Target Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Dasar hukum Pengelolaan Arsip Dinamis berpedoman pada UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 serta 4 (empat pilar) kearsipan di lingkungan Kemenkumham.
 
Selanjutkan dijelaskan bahwa dalam mendukung Target Kinerja Tahun 2022, tahap penilaian PAD mencakup 4 Aspek, diantaranya:  1) Penciptaan Arsip, 2) Penggunaan Arsip, 3) Pemeliharaan Arsip, dan 4) Penyusutan Arsip. Selain itu, dalam pemenuhan RKT RB juga perlu disajikan khusus Laporan Kegiatan Alih Media Arsip, yang merupakan bagian dari tahap pemeliharaan arsip di tiap UPT. Alih Media diprioritaskan pada arsip yang bersifat Vital dan Permanen. 
 
Sebagai penutup, narasumber berpesan agar seluruy UPT dapat segera mengimplementasikan Pengelolaan Arsip Dinamis guna menjadi objek pengawasan yang akan dilakukan mulai bulan April 2022 oleh Tim Pengawas Kearsipan dari Unit Eselon I.
 
#targetkinerja
#rktrb
#arsipnasionalri
#kemenkumhamri
#kanwilkumhamdki
#bhpjakarta9 20220310 143318 00009 20220310 143318 00009 20220310 143318 0000

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Jakarta, 9 Maret 2022, Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi internal oleh Tim Penilai Kanwil, Tim Penilai Eselon I, Tim Penilai Internal serta kualitas pemenuhan LKE oleh Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal menggelar Workshop Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE WBK dan WBBM di lingkungan Kemenkumham Tahun 2022. Workshop ini diikuti oleh Ketua Tim Kerja PZI beserta Koordinator dan Anggota Tim Pokja BHP Jakarta secara daring di ruang Aula lantai 1.
 
Inspektur Jenderal, Razilu, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat mewujudkan Zero Penyimpangan-Zero Penyelewengan-Zero Komplain, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh Insan Pengayoman, terutama para pimpinan. Melalui workshop ini diharapkan Unit Kerja yang diusulkan sebagai Satker WBK/WBBM tidak hanya sekedar kuantitas, namun juga berkualitas. Kanwil dan Unit Eselon I wajib memperhatikan persyaratan pengusulan dan kualitasnya. "LKE bukan hanya sekedar formalitas, wujudkan LKE yang hidup, bukan LKE yang mati" tuturnya.
 
Dalam paparan materi oleh Marasidin, Inspektur Wilayah VI, dijelaskan tentang Perubahan Kebijakan Pembangunan ZI. Selanjutnya Hasil Evaluasi PZI Kemenkumham Tahun 2021, Pelaksanaan Evaluasi serta Pengisian dan Penilaian LKE PZI Kemenkumham Tahun 2022  yang dipaparkan oleh Auditor Madya, Doktor Gurning bahwa workshop merupakan bentuk Bimbingan Teknis dalam Kalender Kerja Evaluasi TPI 2022.
 
Sambil menunggu pengembangan pada Aplikasi e-RB Kemenkumham, TPI menyediakan media berupa Google Drive yang berisi Template Dokumen 6 Area Perubahan, terdiri dari Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform serta Komponen Hasil, dengan maksud agar Satker dapat bersegera melaksanakan kegiatan pembangunan ZI khususnya periode B03 yang dijadwalkan dikunci pada tanggal 31 Maret 2022. Workshop diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.
 
#wbk/wbbm
#kemenkumhamri
#humasitjenkumham
#kanwilkumhamdki
#bhpjakarta9 20220310 141442 00009 20220310 141442 0000

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Rabu, 9 Maret 2022, Seluruh Pegawai Balai Harta Peninggalan Jakarta mengikuti Apel Pagi secara virtual bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, yang dirangkaikan dengan Penguatan oleh Kepala Kantor Wilayah terkait Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.
 
Hadir sebagai Pembina Apel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menyampaikan agar seluruh pegawai pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini sepakat untuk STOP GRATIFIKASI dan menghindari tindakan korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu Kerugian Negara, Penyuapan, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam pelayanan/pengadaan, dan Gratifikasi.
 
Sebagai penutup dalam amanat, beliau berpesan agar seluruh pegawai memiliki komitmen dan keteladanan dalam pencegahan tindakan koruptif, karena setiap kita adalah pemimpin dan teladan di lingkungan masing-masing.IMG 20220309 WA0015IMG 20220309 WA0015IMG 20220309 WA0015

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Selasa, 8 Maret 2022, bertempat di Aula BHP Jakarta, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat Balai Harta Peninggalan Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatangan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yang diikuti oleh seluruh pegawai dengan disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ronald S. Lumbuun.
 
Ketua BHP Jakarta, Agustina Setiyawati, dalam sambutannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja mencapai target kinerja, menjadikan janji kinerja sebagai alat kendali kinerja untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik, melalui implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dalam mengawal pelaksanaan kinerja.
 
Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald S. Lumbuun, yang turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini berpesan kepada Ketua BHP Jakarta beserta seluruh jajaran agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan tidak melakukan hal yang menyimpang dari aturan. Hasil dari kegiatan ini juga diharapkan dapat berdampak baik pada peningkatan kinerja, kesesuaian target pencapaian kinerja hingga target penyerapan yang harus dilaksanakan secara optimal dan kontinu hingga dapat membawa hasil sebaik-baiknya.IMG 20220308 WA0007IMG 20220308 WA0007IMG 20220308 WA0007IMG 20220308 WA0007IMG 20220308 WA0007

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI