Indeks Berita

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pengampu 1

Cibinong, BHP Jakarta - Tim Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap pengampu, pada Kamis, 25 Maret 2022. Pemeriksaan setempat dilaksanakan Tim Kerja BHP Jakarta yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya dengan didampingi oleh Kurator Keperdataan Ahli Pertama, di kediaman pengampu, di kawasan Cibinong, Jawa Barat.

Pengampu 2

Pada kesempatan tersebut, pengampu yang ditunjuk Pengadilan Negeri (PN) Cibinong untuk mewakili kepentingan orang yang diampu, menyampaikan beberapa hal terkait keadaan orang yang diampu.

Pengampu 3

Selanjutnya pengampuan yang ditetapkan PN Cibinong tersebut akan diumumkan pada surat kabar dan Berita Negara R.I. untuk memenuhi ketentuan Pasal 444 KUHPerdata. Setelah 14 hari diumumkan dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan, maka pengampu akan diangkat sumpah oleh Balai Harta Peninggalan, untuk menjalankan tugasnya sebagai pengampu. (/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PERWALIAN1

Jakarta, BHP - Pernah mendengar tentang perwalian? Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ini termasuk pula pengawasan untuk pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur Undang-undang.

Ada beberapa sebab yang mendasari timbulnya perwalian. Misalnya, terputusnya mahligai perkawinan karena kematian maupun berdasarkan putusan pengadilan.

Tentu saja, itu akan membawa akibat hukum, baik terhadap suami atau istri, anak-anak--terutama anak-anak di bawah umur--maupun harta kekayaannya.

Anak-anak di bawah umur lazimnya belum cakap bertindak menjalankan perbuatan hukum, sehingga rentan dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab.

PERWALIAN2

Nah, di sinilah pentingnya peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, yang akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak di bawah umur tersebut, terkait hak maupun kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUHPerdata, Balai Harta Peninggalan memikul tugas sebagai Wali Sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas (Toeziende Voogd).

Setidaknya ada lima kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali:

  1. Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.
  2. Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.
  3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata.
  4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak.
  5. Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali.

Semoga bermanfaat. (/BHP)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Lelang Motor Mobil1

Jakarta, BHP - Proses lelang kendaraan dinas operasional Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, telah tuntas terlaksana hari ini, Rabu, 23 Maret 2022. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, batas akhir penawaran atas obyek lelang tersebut ditutup pada pukul 10:30 (waktu server).

Ada dua mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 dan dua sepeda motor, Honda Supra X 125 tahun 2006 dan Honda Fit X tahun 2007, yang dilelang.

Pelaksanaan pembukaan penawaran lelang terhadap empat unit kendaraan operasional itu dilakukan Panitia Penilai dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) dari Kantor BHP Jakarta bersama Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dan disaksikan para saksi.

BHPLELANG

Kegiatan lelang kendaraan dinas operasinal BHP Jakarta ini berlangsung di ruang rapat lantai 1 kantor BHP Jakarta, di Jl. Letjen. MT. Haryono No. 24, Cawang, Jakarta Timur.

Dari pelaksanaan lelang ini, panitia menetapkan tiga orang pemenang atas dua unit roda empat dan satu unit roda dua. Mereka adalah Doni Hermawan, Ahmad Nabit Ilmi, dan Ayudha Pratama.

Selamat, kepada pemenang. (/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta, BHP - Pada Selala 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan core values "BerAKHLAK" dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN). "BerAKHLAK" adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Presiden Jokowi

Kelahiran "BerAKHLAK" dilatarbelakangi penerjemahan berbeda-beda atas nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Maka, untuk kebaikan bersama, hal itu digabungkan dan dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang berlaku secara umum.

"Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu," kata Presiden Joko Widodo, saat itu.

BerAKHLAK

Nah, sejak peluncuran BerAKHLAK, segenap jajaran Kemenkumham tentu sangat mendukung gagasan Presiden tersebut. Hal ini dipertegas pada Kamis 6 Januari 2022 dengan digelarnya Deklarasi Janji Kinerja Kemenkumham di Graha Pengayoman Kemenkumham. Deklarasi itu diucapkan perwakilan pegawai dan diikuti seluruh jajaran, baik yang hadir secara langsung maupun virtual.

MenkumhamRI

Deklarasi itu juga merupakan wujud tata nilai yang dicanangkan Menkumham Yasonna H. Laoly, yakni, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI).

"Para pimpinan tinggi beserta seluruh jajaran Kemenkumham diharapkan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada penyimpangan atau zero mistake," kata Yasonna dalam kegiatan Deklarasi Janji Kinerja itu, Kamis (06/01). (/BHP Jakarta)


Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI