Indeks Berita

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

APEL 1

Jakarta, BHP Jakarta - Seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan Jakarta melaksanakan apel pagi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta secara virtual, Senin, 28 Maret 2022.

Dalam kesempatan itu, selaku pembina apel, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Sorta Delima L. Tobing, menyampaikan arahan terkait Internaliasasi Core Values BerAKHLAK.

Menurut Sorta, langkah internalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Internalisasi dan Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK.

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

APEL 2

Adapun Core values berAKHLAK ini harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan pada core values yang sudah ditetapkan, yakni, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Sebagai penutup dalam amanatnya, Sorta meminta segenap jajaran di Kemenkum HAM dapat menginternalisasikan dan mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi. Hal ini penting agar menjadi panduan perilaku dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing.(/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Yasonna Paspor 3

Jakarta, BHP Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non-immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan/Persons of Indonesian Descent (PIDs).

Acara penyerahan paspor digelar secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.

"Ini merupakan perlindungan WNI di luar negeri, khususnya terhadap warga keturunan Indonesia di Mindanao yang telah lama tinggal dan menetap di Filipina, bahkan sebelum Indonesia merdeka," kata Yasonna di Davao, Sabtu (26/3/2022) seperti diunggah di akun Instagramnya @yasonna.laoly.
Yasonna Paspor 4
Menurut Yasonna, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan undocumented citizen warga negara keturunan di masing-masing wilayah perbatasan dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia – Filipina, di Jakarta, pada tahun 2014 .

Selain PIDs, yang dimaksud sebagai warga negara keturunan tersebut adalah Persons of the Philippines Descent (PPDs) di Sulawesi Utara.

Yasonna Paspor 1

Atas dasar itu, pemerintah Filipina melalui Department of Justice (DOJ) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City, dengan asistensi UNHCR Filipina, telah menginisiasi program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia (Persons of Indonesian Descent-PIDs) di Mindanao Selatan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini.

Yasonna Paspor 6

“Kita cukup bergembira karena dari program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan tersebut telah diperoleh jumlah 3.345 orang yang terkonfirmasi sebagai WNI, di mana 466 di antaranya berstatus warga negara ganda. Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” pujar Yasonna.

Yasonna menambahkan, KJRI Davao City telah menerbitkan 1.259 Dokumen Perjalanan RI atau Paspor. Dari jumlah tersebut, 835 orang telah mendapatkan endorsement special non-immigrant visa/ 47 (a) (2) dari Department of Justice.

"Yang lebih menggembirakan lagi, semua prosesnya tidak dipungut biaya, baik terhadap penerbitan endorsement maupun penerapan visa dengan masa berlaku lima tahun," sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut. (/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Lantik Umur 1

Banten, BHP Jakarta -  Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan pengangkatan sumpah wali anak dibawah umur di salah satu wilayah kerja BHP Jakarta, yaitu Provinsi Banten. 
 
BHP Jakarta sebagai Wali Pengawas menurut ketentuan Pasal 366 KUH Perdata menerima salinan penetapan mengenai perwalian anak dibawah umur dari Pengadilan Agama Tangerang. Menindaklanjuti salinan penetapan tersebut, BHP Jakarta telah mengirimkan surat panggilan kepada Wali yang telah ditetapkan untuk diangkat sumpahnya sebagai wali, namun panggilan tersebut belum mendapat tanggapan dari wali yang bersangkutan sehingga Tim Kerja BHP Jakarta yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama ditugaskan untuk melaksanakan pengangkatan sumpah wali anak dibawah umur di Provinsi Banten pada tanggal 23-25 Maret 2022 sesuai ketentuan Pasal 362 KUH Perdata. 
 Pelantikan di Bawah Umur 2
Pengangkatan sumpah wali anak dibawah umur dilaksanakan di kediaman wali yang bersangkutan dengan dibantu dan disaksikan juga oleh pihak keluarga dari wali yang bersangkutan. Rangkaian proses pengangkatan sumpah wali anak dibawah umur diakhiri dengan penandatanganan salinan berita acara dan sosialisasi mengenai tugas dan kewajiban wali yaitu untuk menyampaikan perhitungan ringkas  mengenai pengelolaan harta kekayaan anak dibawah umur secara tertulis yang ditujukan kepada Wali Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal  372 KUH Perdata.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pelantikan 1

Jakarta, BHP Jakarta - Kamis, 24 Maret 2022 bertempat di Aula BHP Jakarta, Ketua BHP Jakarta Agustina Setiyawati mengangkat sumpah jabatan dan melantik Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Pertama, Emma Sari Rangkuty.

Hadir sebagai Saksi, dua orang Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya, Oryza dan Etty Nuryani Mantin dan Rohaniwan dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jamaludin.

Pelantikan 4

Dalam sambutannya, Ketua BHP Jakarta memberikan amanat kepada pejabat yang dilantik agar tidak berbuat hal- hal yang dapat mencoreng jabatan serta institusi Balai Harta Peninggalan, bahkan merusak nama baik Kementerian Hukum dan HAM.

Pelantikan 9

Selain itu, Ketua BHP Jakarta meminta jajaranya untuk melakukan tugas dalam melayani masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelantikan 6

"Karena ini merupakan ladang untuk berbakti kepada bangsa, negara dan Allah sebagai Tuhan kita," kata Agustina Setiyawati. (/BHPJakarta)


Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI