Indeks Berita

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pengampuan Palembang 2Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati berada di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat 1 April 2022, terkait pengampuan. (Foto: BHP Jakarta)

Palembang, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berada di wilayah kota Palembang, Sumatra Selatan, pada Jumat, 1 April 2022.

Keberadaan BHP Jakarta di kota pempek, yang diwakili Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, Kurator Keperdataan Ahli Madya Etty Nuryani Mantin, dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama Venty Indah Utami, untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya sebagai pengawas pengampuan. Hal ini terkait dengan penunjukan Mahawan Suryanto sebagai pengampu dari Herry Suryanto.

Di kediaman Herry di Jalan Pasar 16 Ilir Palembang, BHP Jakarta telah menetapkan Herry Suryanto sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 316/Pdt.P/2021/PN Plg tanggal 13 Januari 2022.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula pemeriksaan setempat dan pencatatan harta orang yang ditaruh di bawah pengampuan, serta pengangkatan sumpah pengampu, yang masing-masing dituangkan ke dalam berita acara tersendiri.

Pengampuan Palembang 3Tim BHP Jakarta di depan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus (Foto: BHP Jakarta)

Selain pengangkatan sumpah pengampu, BHP Jakarta juga melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Palembang, terkait penyampaian penetapan dan/atau putusan terkait dengan tugas dan fungsi BHP Jakarta.

BHP merupakan pengampu pengawas, berdasarkan amanat Pasal 449 KUH Perdata serta Permenkumham No. 7 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. (/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pengampuan Bogor

Bogor, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, mengangkat sumpah pengampu di salah satu wilayah kerja BHP Jakarta, yaitu provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor.

Sebelumnya, selaku pengampu pengawas berdasarkan Pasal 449 KUH Perdata, BHP Jakarta telah menerima permohonan pengangkatan sumpah sebagai pengampu dari Oki Akhmad Rizki, yang merupakan pengampu atas Ade Alif Abdulmalik.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, pengumuman pengampuan pun dipasang di harian Radar Bogor dan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2022. Selanjutnya, Tim Kerja BHP Jakarta yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya Nuryanto, didampingi Kurator Keperdataan Ahli Pertama, ditugaskan oleh Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati untuk melaksanakan pengangkatan sumpah pengampu pada 5 April 2022.

Pengangkatan sumpah pengampu dilaksanakan di kediaman pengampu, yang prosesnya diawali dengan menerima keterangan terkait kondisi pengampu dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Tim Kerja BHP Jakarta kemudian mencatat harta kekayaan orang di bawah pengampuan guna memastikan bahwa seluruh harta tersebut tercatat, sehingga apabila nantinya akan digunakan oleh pengampu, tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik orang di bawah pengampuan tersebut.

Setelah dilakukan pengangkatan sumpah, Nuryanto menjelaskan kembali mengenai tugas dan kewajiban pengampu serta menerangkan mengenai peran BHP Jakarta sebagai pengampu pengawas.

"Diharapkan terjadi pola kerja sama yang baik antara BHP Jakarta dan pengampu, sehingga pengampuan yang dipercayakan kepada Oki Akhmad Rizki dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," kata Nuryanto. (/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nomenklatur 1

Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tak lagi menggunakan istilah ketua untuk posisi jabatan di pucuk pimpinan tertinggi. Keputusan itu secara resmi berlaku setelah Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

Nomenklatur 2

Mereka yang dilantik di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta itu adalah Ketua BHP Jakarta Agustina Setiyawati, yang berdasarkan nomenklatur jabatan baru, kini menjadi Kepala BHP Jakarta. Selain itu, dilantik pula Kepala Sub. Bagian Umum BHP Jakarta Dini Kesumatuti, dari pejabat sebelumnya Plt. Kepala Sub Bagian Umum BHP Jakarta Oryza.

Kepada para pejabat yang dilantik, Ibnu Chuldun berpesan bahwa perubahan nomenklatur tersebut menjadikan pekerjaan Kepala BHP Jakarta akan sangat kompleks dan detail.

Nomenklatur 3

"Jabatan itu amanah dari Yang Maha Kuasa, Jabatan itu kepercayaan dari pimpinan, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jabatan juga adalah tanggungjawab, baik sebagai Kepala BHP atau Kepala Sub Bagian Umum maupun Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya. Tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dan amanah. Siapa pun kita, dalam melaksanakan tugas, ertanggungjawab atas amanah yang diberikan pada kita," tegas Ibnu Chuldun.

BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

Tugas BHP mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (/BHPJakarta)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

pailit1

Bandung, BHP Jakarta - Senin, 28 Maret 2022. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta sebagai Kurator Kepailitan, Ketua BHP Jakarta Agustina Setiyawati melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung di Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, Jawa Barat.

 
Ketua BHP Jakarta yang didampingi oleh Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya (Etty Nuryani Mantin), Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III (Muhammad) dan Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Pertama (Stefan Bonardo Toweula) menemui Kepala KPKNL Bandung dan Pejabat Lelang Madya.

pailit2

 
 
Koordinasi dilakukan terkait adanya permohonan lelang di KPKNL Bandung dari Pemegang Hak Tanggungan terhadap aset Debitor Pailit yang dilakukan pada masa penangguhan (stay) sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) juncto pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU).
 
Guntur Sumitro, Kepala KPKNL Bandung menyambut baik dan sangat mendukung upaya koordinasi yang dilakukan oleh BHP Jakarta dan mengharapkan kedepannya BHP Jakarta sebagai Kurator dapat memberitahukan putusan kepailitan yang ditangani oleh BHP Jakarta khususnya yang berlokasi di wilayah kerja KPKNL Bandung. 
 
 pailit3
Pejabat Lelang yang menangani proses permohonan lelang ini (Wasis Winarto) menerangkan bahwa mengingat aset yang dilelang termasuk aset Debitor pailit, maka proses Lelang Hak Tanggungan dalam masa penangguhan (stay) tidak bisa dilaksanakan karena harus memperhatikan ketentuan UU K-PKPU.
 
Selanjutnya, Ketua BHP Jakarta berterima kasih atas koordinasi yang baik antara BHP Jakarta dengan KPKNL Bandung sehingga kerjasama yang terjalin dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi akan semakin erat dan saling mendukung.

pailit4

 
 Selepas dari KPKNL Bandung, Tim BHP Jakarta langsung meninjau aset pailit di Jalan Sukahaji, Bandung yang dimohonkan lelang berupa sebidang tanah seluas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya. (/BHPJakarta)
 

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI