Indeks Berita

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

WhatsApp Image 2021 10 01 at 2.51.09 PM 1Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia di tengah upaya jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan bakti kepada masyarakat. Bagi Kemenkumham, mengandalkan ikhtiar semata belumlah lengkap tanpa doa. Kondisi ini menggerakkan Kemenkumham untuk menaikkan doa bersama bagi Indonesia pada Jumat (01/10/2021).

Kegiatan Doa Kumham untuk Negeri dipimpin oleh para pemuka dari perwakilan lima agama yaitu Prof. Nasarudin Umur (Islam), Pdt. Bernard Manik (Kristen), Romo Paulus Andri Astanto (Katolik), Ida Pinandita KHRT Astono Candra Dana (Hindu), dan Suhu Pushan (Budha).

Sementara itu, segenap jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia mengikuti dan menaikkan doa secara serentak melalui live streaming. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa penting untuk mendoakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Doa juga dinaikkan bagi pegawai Kemenkumham agar diberikan kelancaran dan keselamatan, dapat melaksanakan tugas dan pengabdian, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Doa merupakan senjata spiritual bagi kita, yang tentunya sangat ampuh dalam melindungi diri kita, guna mendukung keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah,” jelas Yasonna saat memberikan arahan di Graha Pengayoman.

Sudah banyak upaya yang dilakukan Kemenkumham agar tetap sehat dan produktif di tengah pandemi Covid-19. Kemenkumham mengakomodasi vaksin bagi para pegawai, melakukan swab antigen dan PCR kepada pegawai, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta pemberian bansos kepada masyarakat dan pegawai terdampak Covid 19. Menurut Yasonna, kegiatan Doa Kumham untuk Negeri merupakan ikhtiar batin guna menyempurnakan upaya lahir sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi ini. “Semoga ikhtiar ini mampu menggerakkan kesadaran bersama untuk terus mendoakan negeri ini, optimis pandemi akan berlalu,” tutur Menkumham.

WhatsApp Image 2021 10 01 at 2.51.09 PM 1

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto meyakini segala upaya yang diiringi dengan doa akan membawa kebaikan. Sekjen berharap Kemenkumham semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dalam menghadapi berbagai dinamika yang ada. “Doa yang terbaik bagi Kemenkumham, doa yang terbaik bagi negeri kita tercinta Indonesia, teriring harapan kita semua semoga apa yang kita mohonkan bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Sekjen.


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Posting 2

Posting 2

Posting 4

Posting 4

Bertempat di Hotel Aviary Bintaro, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai Balai Harta Peninggalan Jakarta mengikuti Pelatihan Peningkatan Layanan Keperdataan Balai Harta Peninggalan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada Direktorat Perdata dan Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang layanan keperdataan khususnya dalam hal pengampuan, pengelolaan uang pihak ketiga, dan pengurusan waris/wasiat, sehingga diharapkan setelah kegiatan ini para peserta dapat mengimplementasikannya guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Hari pertama pelaksanaan kegiatan pelatihan yaitu Kamis, 30 September 2021, peserta diberikan 3 (tiga) materi yaitu tentang “Hukum Kontrak” yang disampaikan oleh Bapak Vidhya Shah, S.H. selaku Akademisi/Notaris, materi tentang “Pengalihan Dana ke Balai Harta Peninggalan berdasarkan POJK tentang Iuran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun” yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Anshori dari Otoritas Jasa Keuangan dan materi tentang “Peran Strategis Kurator Keperdataan” yang disampaikan oleh Bapak Dr. Drs. Lilik Sri Haryanto, S.H., M.H. selaku Kurator Keperdataan Ahli Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada kegiatan ini hadir pula Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Mohamad Aliamsyah, S.Sos., S.H., M.H., Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Santun Maspari Siregar, S.H., M.H. , Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H., dan Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ibu Sri Yuliani, S.H., M.H. 

Selanjutnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan arahan kepada peserta pelatihan dan diikuti pula secara virtual melalui aplikasi zoom oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Teknis Hukum dari seluruh Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Dalam arahannya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum meminta seluruh pegawai BHP untuk lebih meningkatkan awareness terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan tusi BHP, dalam hal ini Kepailitan dan PKPU, dimana salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah meningkatnya jumlah permohonan kepailitan maupun PKPU. Lebih lanjut kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

8 29092021

Jakarta, 23-24 September 2021, Dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Sutirah dan Ketua BHP Jakarta, Agustina Setiyawati, Balai Harta Peninggalan Jakarta melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Audiensi ini dilaksanakan guna monitoring dan evaluasi terkait dengan satu tahun pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang terkait dengan Percepatan Penyampaian salinan Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Selatan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta.

Pada hari Kamis, 23 September 2021, Tim berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Hukum dan HAM, Siar Hasoloan Tamba. Dalam arahannya beliau menyambut baik dan mendukung kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh BHP Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya selain itu, beliau juga memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yenni, untuk mendampingi BHP Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan PT dan PTA Palembang.

10 29092021

Di hari kedua, Jum'at, 24 September 2021, Tim melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palembang. Disambut oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Tim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menindaklanjuti satu tahun pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang telah di tandatangani pada 7 September 2020. Dalam sambutannya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berterimakasih atas kunjugan yang dilakukan, mengingat beberapa Pejabat Sturktural Pengadilan Tinggi Palembang yang telah dimutasi ke wilayah lain, oleh sebab itu kunjungan ini akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Palembang untuk selanjutnya diadakan sosialisasi kepada Pengadilan Negeri terkait adanya Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani agar dapat mengirimkan salinan Putusan/Penetapan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BHP Jakarta.

9 29092021

 

Selanjutnya, Tim melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pelembang, Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I, Tim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menindaklanjuti satu tahun pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang telah di tandatangani pada 7 September 2020 antara Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang terkait dengan percepatan penyampaian salinan Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Selatan kepada BHP Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyambut baik kegiatan ini, selain untuk mempererat kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama dan BHP Jakarta, kegiatan ini juga dilakukan sebagai transfer knowledge dari masing-masing instansi terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam kegiatan kali ini Sekretaris BHP Jakarta, Oryza, juga memperkenalkan Tusi BHP Jakarta terkait dengan Penatausahaan Uang Pihak Ketiga (UPK) yang ditangani oleh BHP Jakarta dan Pelaksanaan seleksi WBK/WBBM yang sedang dilalui oleh kedua belah pihak. Terkait dengan hal ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyambut baik kegiatan ini, beliau berharap agar kerjasama ini dapat terus berlangsung dengan baik agar masing-masing instansi dapat melalui seleksi Menpan RB untuk lolos Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

7 29092021

Jakarta, 29 September 2021 - Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) adalah salah satu tugas pokok Balai Harta Peninggalan (BHP) yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Kamlesh Ashok Aswani selaku Ahli Waris yang memohonkan SKHW atas nama Mendiang Ashok Bherumal Aswani datang memenuhi panggilan BHP Jakarta untuk dilakukan proses penghadapan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghadapan.

Adapun Tim dari BHP Jakarta diwakili oleh Henry Sulaiman selaku Anggota Teknis Hukum, Muhammad selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III, dan Evi Anastasia Pakpahan selaku Analis Hukum, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang bertujuan untuk memastikan dokumen persyaratan permohonan SKHW yang diajukan telah lengkap dan sesuai SOP yang berlaku.

Selanjutnya dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Penghadapan yang bertujuan agar Pemohon menyatakan bertanggung jawab secara tertulis mengenai kebenaran atas informasi, keterangan, dan dokumen yang disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

Menyusul dilakukan penyerahan SKHW yang telah ditandatangani oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta kepada Pemohon yang juga telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebesar Rp.200.000 untuk Surat Keterangan Hak Mewaris dan Rp 20.000 untuk Berita Acara Penghadapan.

Kamlesh Ashok Aswani menyampaikan rasa terima kasih atas pengurusan SKHW oleh BHP Jakarta. SKHW ini rencananya akan dipergunakan para Ahli Waris untuk mengurus rekening Mendiang Ashok Bherumal Aswani.

BHP Jakarta Siap Melayani

BHP Unggul

BHP Maju

Berintegritas Tanpa Korupsi

BHP Jakarta WBK Yes, Ayo WBBM!!!

 


Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2021 Pusdatin - Kemenkumham RI