Indeks Berita

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JALAN SEHAT G20 1

Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta turut menyemarakkan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dihelat di Bali, 15-16 November mendatang. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger, Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama”, Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta mendukung sepenuhnya pelaksanaan Presidensial G20 dengan berbagai ragam kegiatan. Salah satunya "Jalan Sehat Kumham Semarak G20" yang juga diselenggarakan Unit Pusat dan Kantor Wilayah se-Indonesia, Jumat (21/10).

Jalan Sehat Kumham Semarak G20 diawali dengan apel pelepasan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Andap Budhi Revianto, yang disaksikan secara luring maupun daring dengan terpusat di lapangan Kemenkumham Gedung Graha Pengayoman.

“Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20 dan Kemenkumham turut bepartisipasi dalam menyukseskan dan mengglorifikasikan KTT G20 yang puncaknya akan terselenggara pada 15-16 November 2022.” kata Andap.

JALAN SEHAT G20 2

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peresmian Klinik Utama Kemenkumham RI oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto serta perwakilan Kementerian Kesehatan RI. Apel ditutup dengan pelepasan peserta jalan sehat dan pembagian stiker publikasi G20 kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan senam Poco-Poco dan senam Gemu Famire secara bersama-sama.

Kepala Kantor Wilayah Ibnu Chuldun menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan Jalan Sehat yang bertempat di Parkir Barat JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Saya sangat bangga atas pelaksanaan kegiatan yang sangat meriah. Ini semua tak lepas dari kolaborasi antar UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk menyukseskan pelaksanaan G20,” ujar Ibnu Chuldun.

JALAN SEHAT G20 3

Kegiatan ini selain diikuti oleh Pegawai BHP Jakarta, juga diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Para Pegawai beserta jajaran Dharma Wanita Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (/BHPJAKARTA)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Seminar Kepailitan 1

Bandung, BHP Jakarta - Pada tanggal 30 September 2022, bertempat di The Papandayan Hotel, Bandung, Balai Harta Peninggalan Jakarta menyelenggarakan seminar kepailitan dengan tema “Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan dan Kedudukannya terhadap Sita Pidana.” Mengacu pada Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan di atas, disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai Kurator dalam kepailitan, sebagaimana juga diamanatkan langsung oleh Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). Berdasarkan amanat UUK-PKPU tersebut, Balai Harta Peninggalan merupakan Kurator Negara yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan, dan berkewajiban untuk mengurus dan membereskan boedel / harta pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam kepailitan tersebut.

Dalam kepailitan, salah satu akibat hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sehingga tugas Balai Harta Peninggalan adalah untuk mewakili debitur selama proses kepailitan berlangsung. Lebih lanjut, dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan Balai Harta Peninggalan selaku Kurator, berwenang untuk melakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan selaku Kurator terutama dalam melakukan sita umum terhadap aset Debitor akan sangat berkaitan dengan tugas dan kewenangan instansi lain.

Kurator dalam melakukan sita umum terhadap aset Debitor, kerap kali menjumpai keadaan dimana aset yang merupakan milik Debitor pailit memiliki keterkaitan dengan proses penanganan perkara pidana yang sedang berlangsung. Seperti contohnya dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pembuktian dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana lainnya. Dengan kata lain, pada proses pengurusan dan pemberesan kepailitan tersebut terdapat kondisi dimana sita umum dalam hal kepailitan harus berhadapan dengan sita pidana dalam proses penanganan perkara pidana. Pada kondisi tersebut, pelaksanaan sita umum atas harta pailit sering kali tidak dapat dilaksanakan oleh Kurator karena terdapat tumpang tindih antara keberlakuan sita umum oleh Kurator terhadap sita pidana oleh Aparat Penegak Hukum.

Seminar Kepailitan 2Oleh karena itu, perlu diadakan Seminar kepailitan untuk menyusun pola koordinasi antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung atas harta pailit yang berada dalam sita umum dan sita pidana, dengan penyampaian materi dari beberapa narasumber sebagai berikut:

  1. Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating, S.H., M.H., dengan materi “Pelaksanaan Sita Umum oleh Kurator dalam Teori dan Praktek.”
  2. Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung R.I., Agus Subroto, S.H., M. Hum., dengan materi “Pelaksanaan Pemberesan dan Pengakhiran Kepailitan Terkait Eksekusi Sita Pidana dan Putusan Peradilan Pidana.”
  3. Kanit V Subdit II, Ditpidum Bareskrim POLRI, AKBP Kristinatara Wahyuningrum, S.H., M.H., dengan materi “Pelaksanaan Sita Pidana oleh Polisi Terhadap Tindak Pidana yang Beririsan dengan Hukum Kepailitan.”
  4. Widyaiswara pada Kejaksaan Tinggi Bandung, Dr. Suharso, S.H., M.H., dengan materi “Peran Kejaksaan dalam Sita Pidana dan Eksekusi Putusan Pengadilan Pidana.”

Seminar kepailitan tersebut diawali dengan penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H., yang menyampaikan bahwa peserta kegiatan seminar kepailitan tersebut adalah sejumlah 84 (delapan puluh empat) orang, yang berasal dari berbagai instansi terkait, sebagai berikut Direktorat Jenderal AHU, Mahkamah Agung, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Bandung, POLRI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Balai Harta Peninggalan se-Indonesia; serta Masyarakat umum.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo, Bc.I.P., S.H., memberikan sambutan dalam kegiatan seminar kepailitan tersebut dengan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Balai Harta Peninggalan Jakarta, karena secara aktif menginisiasi terselenggaranya seminar kepailitan ini, sehingga diharapkan nantinya seminar ini dapat menjadi awal dari langkah besar sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan.

Seminar Kepailitan 3Hadir pula dalam kegiatan seminar kepailitan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si., yang menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan seminar kepailitan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Chuldun menyampaikan agar Kurator Negara dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas pemberesan dan pengurusan kepailitan, serta memiliki suatu pola koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan yang kuat dalam penyelesaian kepailitan.

Dalam kesempatan ini, Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Agustina Setiyawati, S.H., M.H., melalui kegiatan seminar kepailitan ini diharapkan terdapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan sita umum pada kepailitan terhadap sita pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, diharapkan pula terdapat koordinasi yang kuat antar para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan perkara kepailitan dengan cepat dan tepat.

Agustina juga menyampaikan agar hasil diskusi dalam seminar kepailitan ini juga dapat menjadi masukan dalam mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang diharapkan dapat memberikan penguatan dalam penerapan hukum kepailitan termasuk peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia.


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

POP1

Jakarta, BHP Jakarta - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengukuhkam pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) Kemenkum HAM periode 2022-2023, Rabu (22/06), di Jakarta.

Pengukuhan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Marselina Budiningsih, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, satu di antaranya Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta Agustina Setiyawati.

POP2

Pengukuhan ini digelar secara virtual dari Graha Pengayoman. Para pengurus POP Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta mengikutinya di aula Kanwil.

Yasonna memberikan selamat kepada pengurus POP Kemenkum HAM yang baru. Sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyiapkan pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan olahraga, Yasonna mengharapkan, setiap ajaran memiliki keunggulan kompetitif di semua sektor, dapat berdikari, dan saling bergotong-royong untuk mewujudkan Kemenkum HAM yang semakin PASTI.

POP3

"Melalui pengukuhan Pengurus POP, kita diharapkan dapat menunjukkan keunggulan prestasi olahraga. Setidaknya kita tetap sehat dan menjadi lebih produktif," kata Yasonna.

Yasonna juga berharap, lewat aktivitas olahraga tali silaturahmi dapat ditingkatkan di tengah padatnya pekerjaan.

"Jadikanlah POP ini menjadi sebuah wadah pembinaan khusus bidang olahraga bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarinsan pengayoman dan menjaga kekompakan," pungkad Yasonna.(/BHPJAKARTA)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sinergitas Banten A

 

Jakarta, BHP Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan jasa hukum. Hal ini diwujudkan lewat langkah sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, di Cilegon, Banten, Kamis (16/6).

Bertempat di Aston Cilegon Boutique Hotel, sosialisasi itu juga diperkuat dengan penandatangamam Nota Kesepahaman Bersama dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Selain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sujatmiko, Hakim Tinggi PTA Banten Muhayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ronald Lumbuun serta perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Banten.

“BHP Jakarta sangat terkait dengan instansi lainnya, terutama lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dan pengampu atas orang dinyatakan tidak hadir," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya.

Sinergitas Banten B

Pada hakikatnya, BHP memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, BHP memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perwalian, pengampuan dan lainnya," pungkas Ibnu.

Sinergitas ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum, sinergitas dengan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Agama se-Banten. Semua bertujuan meningkatkan pelayanan di wilayah Banten.

“Nantinya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengeluarkan putusan wajib menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta," pungkas Ibnu, mantap.

Sinergitas Banten C

Menurut Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, sinergitas ini merupakan rangkaian kegiatan tahun 2022. Agustina berharap, lewat sosialisasi ini BHP Jakarta dapat diingat para pemangku kepentingan--terutama para hakim peradilan agama dan peradilan umun yang bertugas melayani permohonan masyarakat--sehingga bisa secara nyata memberikan pertimbangan dalam amar penetapan atau putusannya bahwa BHP Jakarta sebagai representatif negara ada untuk mereka yang membutuhkan.(/BHPJakarta)


Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI