•  

    Yasonna Paspor 3

    Jakarta, BHP Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non-immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan/Persons of Indonesian Descent (PIDs).

    Acara penyerahan paspor digelar secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.

    "Ini merupakan perlindungan WNI di luar negeri, khususnya terhadap warga keturunan Indonesia di Mindanao yang telah lama tinggal dan menetap di Filipina, bahkan sebelum Indonesia merdeka," kata Yasonna di Davao, Sabtu (26/3/2022) seperti diunggah di akun Instagramnya @yasonna.laoly.
    Yasonna Paspor 4
    Menurut Yasonna, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan undocumented citizen warga negara keturunan di masing-masing wilayah perbatasan dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia – Filipina, di Jakarta, pada tahun 2014 .

    Selain PIDs, yang dimaksud sebagai warga negara keturunan tersebut adalah Persons of the Philippines Descent (PPDs) di Sulawesi Utara.

    Yasonna Paspor 1

    Atas dasar itu, pemerintah Filipina melalui Department of Justice (DOJ) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City, dengan asistensi UNHCR Filipina, telah menginisiasi program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia (Persons of Indonesian Descent-PIDs) di Mindanao Selatan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini.

    Yasonna Paspor 6

    “Kita cukup bergembira karena dari program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan tersebut telah diperoleh jumlah 3.345 orang yang terkonfirmasi sebagai WNI, di mana 466 di antaranya berstatus warga negara ganda. Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” pujar Yasonna.

    Yasonna menambahkan, KJRI Davao City telah menerbitkan 1.259 Dokumen Perjalanan RI atau Paspor. Dari jumlah tersebut, 835 orang telah mendapatkan endorsement special non-immigrant visa/ 47 (a) (2) dari Department of Justice.

    "Yang lebih menggembirakan lagi, semua prosesnya tidak dipungut biaya, baik terhadap penerbitan endorsement maupun penerapan visa dengan masa berlaku lima tahun," sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut. (/BHPJakarta)

  • APEL 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan Jakarta melaksanakan apel pagi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta secara virtual, Senin, 28 Maret 2022.

    Dalam kesempatan itu, selaku pembina apel, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Sorta Delima L. Tobing, menyampaikan arahan terkait Internaliasasi Core Values BerAKHLAK.

    Menurut Sorta, langkah internalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Internalisasi dan Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK.

    Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

    APEL 2

    Adapun Core values berAKHLAK ini harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan pada core values yang sudah ditetapkan, yakni, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

    Sebagai penutup dalam amanatnya, Sorta meminta segenap jajaran di Kemenkum HAM dapat menginternalisasikan dan mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi. Hal ini penting agar menjadi panduan perilaku dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing.(/BHPJakarta)

  • Nomenklatur 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tak lagi menggunakan istilah ketua untuk posisi jabatan di pucuk pimpinan tertinggi. Keputusan itu secara resmi berlaku setelah Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

    Nomenklatur 2

    Mereka yang dilantik di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta itu adalah Ketua BHP Jakarta Agustina Setiyawati, yang berdasarkan nomenklatur jabatan baru, kini menjadi Kepala BHP Jakarta. Selain itu, dilantik pula Kepala Sub. Bagian Umum BHP Jakarta Dini Kesumatuti, dari pejabat sebelumnya Plt. Kepala Sub Bagian Umum BHP Jakarta Oryza.

    Kepada para pejabat yang dilantik, Ibnu Chuldun berpesan bahwa perubahan nomenklatur tersebut menjadikan pekerjaan Kepala BHP Jakarta akan sangat kompleks dan detail.

    Nomenklatur 3

    "Jabatan itu amanah dari Yang Maha Kuasa, Jabatan itu kepercayaan dari pimpinan, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jabatan juga adalah tanggungjawab, baik sebagai Kepala BHP atau Kepala Sub Bagian Umum maupun Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya. Tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dan amanah. Siapa pun kita, dalam melaksanakan tugas, ertanggungjawab atas amanah yang diberikan pada kita," tegas Ibnu Chuldun.

    BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

    Tugas BHP mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (/BHPJakarta)

  • Wali Tangerang 1

    Tangerang, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, kembali menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya berdasarkan KUH Perdata dan Permenkumham No.7 Tahun 2021, yakni melaksanakan pengangkatan sumpah perwalian.

    Diwakili M. Ninor Islam selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya, Muhammad selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III, dan Evi Anastasia selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama, BHP Jakarta diwakili mengangkat sumpah wali atas nama wali Bambang Setyono pada Rabu 6 April 2022.

    Wali Tangerang 2

    Pengangkatan sumpah ini dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Tng tanggal 8 September 2021

    Proses pengangkatan sumpah diawali dengan pencatatan harta di bawah tangan anak, yang ditaruh di bawah perwalian dan penandatanganan Berita Acara Penghadapan.

    Sebelumnya, Tim BHP Jakarta juga berkoordinasi terkait perwalian ke Pengadilan Agama Tangerang di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

    Sumpah Perwalian di Bandung

    Selang sehari, tepatnya pada 7 April 2022, Tim Kerja BHP Jakarta juga bergerak ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengangkat sumpah wali anak di bawah umur. BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama.

    Pengangkatan sumpah diawali dengan koordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, serta Panitera Pengadilan Agama Bandung. Koordinasi dilakukan terkait penetapan perwalian anak yang diterima BHP Jakarta dari Pengadilan Agama Bandung. Untuk kelancaran proses pengangkatan sumpah wali di kediaman wali, Tim BHP juga berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Antapani Kidul.

    Wali Bandung 1

    Proses pengangkatan sumpah disaksikan pihak keluarga, setelah diawali pembuatan Berita Acara Penghadapan dan Pencatatan Harta Kekayaan. Pengangkatan sumpah dilakukan sesuai agama yang dianut wali.

    Wali Bandung 2

    Dalam kesempatan ini, BHP Jakarta yang bertindak selaku wali pengawas juga memberikan edukasi kepada wali terkait tugas dan kewajibannya, untuk menyampaikan laporan minimal setahun sekali tentang pelaksanaan tugas, khususnya tentang harta kekayaan yang dicatatkan dalam Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan. (/BHPJakarta)

  • SKWH Pemohon 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, menjalankan

    Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah, menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Proses penerbitan SKHW ini ada dua tahap, yaitu pembuatan Berita Acara Penghadapan dan Penerbitan SKHW.

    Pada 6 April 2022, misalnya, BHP Jakarta mengundang pemohon Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya, BHP Jakarta meminta keterangan pemohon terkait penerbitan SKHW. Keterangan itu kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan dan ditandatangani bersama oleh pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya.

    Pembuatan Berita Acara Penghadapan merupakan tahapan awal dari proses pembuatan SKHW. Selanjutnya, BHP Jakarta akan menerbitkan SKHW sesuai keterangan yang disampaikan pemohon, serta dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan.

    SKWH Pemohon 2

    Sehari sebelumnya, pada 5 April 2022, BHP Jakarta juga melakukan proses pembuatan Berita Acara Penghadapan dengan mengundang pemohon. Pertemuan dihadiri Kurator Keperdataan Ahli Madya, Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama.

    Dalam pertemuan tersebut, pemohon dimintai keterangannya dan diperiksa kesesuaian antara keterangan dan dokumen pendukung. Keterangan yang disampaikan pemohon kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan dan ditandatangani pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya. Selanjutnya, SKHW diterbitkan BHP Jakarta berdasarkan Berita Acara Penghadapan yang telah ditandatangani tersebut.

  • Pengampu Pangkalpinang 3Kurator Keperdataan Ahli Madya Oryza saat mewakili BHP Jakarta dalam penanganan pengampuan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. (Foto: BHP Jakarta)

    Pangkalpinang, BHP Jakarta - Tim Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, berada di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak Kamis 7 April sampai Sabtu 9 April 2022.

    Keberadaan BHP Jakarta di Kota Beribu Senyuman ini untuk mengambil sumpah terhadap pengampu bernama Ermon Tantes. Dalam hal ini, BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya Oryza.

    Pada kesempatan ini, BHP Jakarta juga mencatat harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan, guna memastikan bahwa seluruh harta tersebut digunakan pengampu untuk kepentingan orang yang diampu.

    Pengampu Pangkalpinang 2Tim BHP Jakarta menandatangani berkas pengampuan. (Foto: BHP Jakarta)

    Setelah pengangkatan sumpah, BHP Jakarta juga menjelaskan kepada pengampu mengenai tugas dan kewajibannya, serta peran BHP Jakarta sebagai pengampu pengawas. Diharapkan, pengampuan yang dipercayakan kepada Ermon Tantes dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Pengampu Pangkalpinang 1Ermon Tantes (kemeja putih) mengaku senang dan puas dengan pelayanan BHP Jakarta. (Foto: BHP Jakarta)

    Ermon Tantes mengaku senang dengan kehadiran Tim BHP Jakarta di kediamannya. Berkali-kali pula, Ermon mengucapkan terima kasih karena merasa puas dengan pelayanan yang diberikan BHP Jakarta.

    "Kami merasa puas dengan hal ini. Hati kami menjadi tenang dan tenteram dengan adanya langkah-langkah dari BHP Jakarta untuk menandatangani dan mengangkat sumpah saya sebagai pengampu, atas nama adik saya Erizal," kata Ermon.

    Satu hal yang juga membuat Ermon gembira adalah tidak adanya biaya tambahan dalam penanganan pengampuan ini.

    "Saya banyak terima kasih pada pihak BHP Jakarta. Kami sudah dibantu di sana dan di sini rupanya tidak ada tambahan biaya lagi. Jadi kami cukup puas, tidak ada tambahan biaya lagi. Alhamdulillah," kata Ermon, dengan wajah sumringah.

    Terhadap pengampuan ini pula, BHP Jakarta telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap kondisi orang dalam pengampuan dan dilakukan pengumuman pengampuan atas nama Erizal di surat kabar Bangka Pos pada 16 Maret 2022.

    Pengangkatan sumpah terhadap pengampu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, selaku pengampu pengawas sesuai amanat Pasal 449 juncto Pasal 452 KUHPerdata. (/BHPJakarta)

  • Sinergitas Banten A

     

    Jakarta, BHP Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan jasa hukum. Hal ini diwujudkan lewat langkah sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, di Cilegon, Banten, Kamis (16/6).

    Bertempat di Aston Cilegon Boutique Hotel, sosialisasi itu juga diperkuat dengan penandatangamam Nota Kesepahaman Bersama dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

    Selain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sujatmiko, Hakim Tinggi PTA Banten Muhayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ronald Lumbuun serta perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Banten.

    “BHP Jakarta sangat terkait dengan instansi lainnya, terutama lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dan pengampu atas orang dinyatakan tidak hadir," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya.

    Sinergitas Banten B

    Pada hakikatnya, BHP memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Oleh karena itu, BHP memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perwalian, pengampuan dan lainnya," pungkas Ibnu.

    Sinergitas ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum, sinergitas dengan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Agama se-Banten. Semua bertujuan meningkatkan pelayanan di wilayah Banten.

    “Nantinya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengeluarkan putusan wajib menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta," pungkas Ibnu, mantap.

    Sinergitas Banten C

    Menurut Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, sinergitas ini merupakan rangkaian kegiatan tahun 2022. Agustina berharap, lewat sosialisasi ini BHP Jakarta dapat diingat para pemangku kepentingan--terutama para hakim peradilan agama dan peradilan umun yang bertugas melayani permohonan masyarakat--sehingga bisa secara nyata memberikan pertimbangan dalam amar penetapan atau putusannya bahwa BHP Jakarta sebagai representatif negara ada untuk mereka yang membutuhkan.(/BHPJakarta)

  • POP1

    Jakarta, BHP Jakarta - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengukuhkam pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) Kemenkum HAM periode 2022-2023, Rabu (22/06), di Jakarta.

    Pengukuhan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Marselina Budiningsih, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, satu di antaranya Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta Agustina Setiyawati.

    POP2

    Pengukuhan ini digelar secara virtual dari Graha Pengayoman. Para pengurus POP Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta mengikutinya di aula Kanwil.

    Yasonna memberikan selamat kepada pengurus POP Kemenkum HAM yang baru. Sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyiapkan pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan olahraga, Yasonna mengharapkan, setiap ajaran memiliki keunggulan kompetitif di semua sektor, dapat berdikari, dan saling bergotong-royong untuk mewujudkan Kemenkum HAM yang semakin PASTI.

    POP3

    "Melalui pengukuhan Pengurus POP, kita diharapkan dapat menunjukkan keunggulan prestasi olahraga. Setidaknya kita tetap sehat dan menjadi lebih produktif," kata Yasonna.

    Yasonna juga berharap, lewat aktivitas olahraga tali silaturahmi dapat ditingkatkan di tengah padatnya pekerjaan.

    "Jadikanlah POP ini menjadi sebuah wadah pembinaan khusus bidang olahraga bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarinsan pengayoman dan menjaga kekompakan," pungkad Yasonna.(/BHPJAKARTA)

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI