• PERWALIAN1

    Jakarta, BHP - Pernah mendengar tentang perwalian? Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ini termasuk pula pengawasan untuk pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur Undang-undang.

    Ada beberapa sebab yang mendasari timbulnya perwalian. Misalnya, terputusnya mahligai perkawinan karena kematian maupun berdasarkan putusan pengadilan.

    Tentu saja, itu akan membawa akibat hukum, baik terhadap suami atau istri, anak-anak--terutama anak-anak di bawah umur--maupun harta kekayaannya.

    Anak-anak di bawah umur lazimnya belum cakap bertindak menjalankan perbuatan hukum, sehingga rentan dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab.

    PERWALIAN2

    Nah, di sinilah pentingnya peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, yang akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak di bawah umur tersebut, terkait hak maupun kewajibannya.

    Berdasarkan Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUHPerdata, Balai Harta Peninggalan memikul tugas sebagai Wali Sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas (Toeziende Voogd).

    Setidaknya ada lima kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali:

    1. Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.
    2. Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.
    3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata.
    4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak.
    5. Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali.

    Semoga bermanfaat. (/BHP)

  • SKWH Pemohon 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, menjalankan

    Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah, menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Proses penerbitan SKHW ini ada dua tahap, yaitu pembuatan Berita Acara Penghadapan dan Penerbitan SKHW.

    Pada 6 April 2022, misalnya, BHP Jakarta mengundang pemohon Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya, BHP Jakarta meminta keterangan pemohon terkait penerbitan SKHW. Keterangan itu kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan dan ditandatangani bersama oleh pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya.

    Pembuatan Berita Acara Penghadapan merupakan tahapan awal dari proses pembuatan SKHW. Selanjutnya, BHP Jakarta akan menerbitkan SKHW sesuai keterangan yang disampaikan pemohon, serta dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan.

    SKWH Pemohon 2

    Sehari sebelumnya, pada 5 April 2022, BHP Jakarta juga melakukan proses pembuatan Berita Acara Penghadapan dengan mengundang pemohon. Pertemuan dihadiri Kurator Keperdataan Ahli Madya, Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama.

    Dalam pertemuan tersebut, pemohon dimintai keterangannya dan diperiksa kesesuaian antara keterangan dan dokumen pendukung. Keterangan yang disampaikan pemohon kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan dan ditandatangani pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya. Selanjutnya, SKHW diterbitkan BHP Jakarta berdasarkan Berita Acara Penghadapan yang telah ditandatangani tersebut.

  • Pengampu Pangkalpinang 3Kurator Keperdataan Ahli Madya Oryza saat mewakili BHP Jakarta dalam penanganan pengampuan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. (Foto: BHP Jakarta)

    Pangkalpinang, BHP Jakarta - Tim Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, berada di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak Kamis 7 April sampai Sabtu 9 April 2022.

    Keberadaan BHP Jakarta di Kota Beribu Senyuman ini untuk mengambil sumpah terhadap pengampu bernama Ermon Tantes. Dalam hal ini, BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya Oryza.

    Pada kesempatan ini, BHP Jakarta juga mencatat harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan, guna memastikan bahwa seluruh harta tersebut digunakan pengampu untuk kepentingan orang yang diampu.

    Pengampu Pangkalpinang 2Tim BHP Jakarta menandatangani berkas pengampuan. (Foto: BHP Jakarta)

    Setelah pengangkatan sumpah, BHP Jakarta juga menjelaskan kepada pengampu mengenai tugas dan kewajibannya, serta peran BHP Jakarta sebagai pengampu pengawas. Diharapkan, pengampuan yang dipercayakan kepada Ermon Tantes dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Pengampu Pangkalpinang 1Ermon Tantes (kemeja putih) mengaku senang dan puas dengan pelayanan BHP Jakarta. (Foto: BHP Jakarta)

    Ermon Tantes mengaku senang dengan kehadiran Tim BHP Jakarta di kediamannya. Berkali-kali pula, Ermon mengucapkan terima kasih karena merasa puas dengan pelayanan yang diberikan BHP Jakarta.

    "Kami merasa puas dengan hal ini. Hati kami menjadi tenang dan tenteram dengan adanya langkah-langkah dari BHP Jakarta untuk menandatangani dan mengangkat sumpah saya sebagai pengampu, atas nama adik saya Erizal," kata Ermon.

    Satu hal yang juga membuat Ermon gembira adalah tidak adanya biaya tambahan dalam penanganan pengampuan ini.

    "Saya banyak terima kasih pada pihak BHP Jakarta. Kami sudah dibantu di sana dan di sini rupanya tidak ada tambahan biaya lagi. Jadi kami cukup puas, tidak ada tambahan biaya lagi. Alhamdulillah," kata Ermon, dengan wajah sumringah.

    Terhadap pengampuan ini pula, BHP Jakarta telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap kondisi orang dalam pengampuan dan dilakukan pengumuman pengampuan atas nama Erizal di surat kabar Bangka Pos pada 16 Maret 2022.

    Pengangkatan sumpah terhadap pengampu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, selaku pengampu pengawas sesuai amanat Pasal 449 juncto Pasal 452 KUHPerdata. (/BHPJakarta)

  • MoU Babel 1

    Bangka Belitung, BHP Jakarta - Tim Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, berada di Bangka Belitung pada Jumat 8 April 2022. Di Bangka Belitung, Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati beserta tim menggelar pertemuan di tiga instansi setempat, yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Agama.

    Kedatangan Agustina dan tim disambut baik oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dan perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

    MoU Babel 2

    Audiensi dilakukan dalam rangka koordinasi untuk perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait tugas dan fungsi BHP Jakarta. Sebelumnya, MoU dilaksanakan pada 3 Mei 2018 dan telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2021.

    MoU ini merupakan bentuk kerjasama antara BHP Jakarta dan Pengadilan Tinggi, serta Pengadilan Tinggi Agama di provinsi Bangka Belitung dalam upaya peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya di bidang perwalian dan pengampuan.

    Lewat perpanjangan MoU ini, pengiriman putusan/penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Provinsi Bangka Belitung kepada BHP Jakarta dapat lebih dimaksimalkan. (/BHPJakarta)

  • CPNS KUNJUNGAN 1Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati sambut baik kedatangan 15 CPNS. (Foto: BHP Jakarta)

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, pada 11 April 2022, kedatangan 15 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022 dengan formasi penempatan pada kantor wilayah dan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta.

    CPNS KUNJUNGAN 2

    Di ruang rapat lantai I, Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati menyambut baik kedatangan para CPNS ini. Kepada seluruh CPNS, Agustina memberikan penjelasan terkait tugas fungsi dan wilayah kerja BHP Jakarta.

    CPNS KUNJUNGAN 3

    Para CPNS juga diajak berkeliling melihat lingkungan kerja BHP Jakarta. Dari ruang pelayanan, ruang konsultasi, ruang kerja jabatan fungsionaris kurator keperdataan, ruang kerja seksi harta peninggalan wilayah I sampai III, ruang kerja urusan administrasi (keuangan, kepegawaian dan Umum), ruang penyimpanan arsip, dan tak tertinggak, ruang aula.

    Lewat orientasi lapangan yang dikemas dalam bentuk kunjungan ini, diharapkan, para CPNS bisa lebih mengenal dan memahami lingkungan satuan kerja mereka.(/BHPJakarta)

  • CV Sinar Pailit 4

    Bandung, BHP Jakarta - Tim Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya Etty Nuryani Mantin, Kurator Keperdataan Ahli Pertama Venty Indah Utami, dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama Adityas Rachmawati Putri, menelusuri aset atas kepailitan CV Sinar Anugerah Lestari Textindo di Bandung, Jawa Barat, pada 18 - 20 April 2022.

    Salah satu aset yang berhasil ditemukan adalah rumah yang berada di Jl. Sukahaji, Sukarasa, Kota Bandung. Berdasarkan informasi, rumah ini sebelumnya adalah kantor CV Sinar Anugerah Lestari Textindo. Rumah ini diketahui telah dijaminkan melalui Hak Tanggungan kepada Bank BJB cabang Suci.

    CV Sinar Pailit 1

    Selanjutnya Tim BHP Jakarta melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung terkait informasi pertanahan atas nama CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo.

    Tim BHP Jakarta juga berkoordinasi dengan Bank BJB cabang Suci dalam rangka pemeriksaan aset kepailitan CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo yang dijaminkan kepada Bank BJB cabang Suci dan pengalihan saldo. (/BHPJakarta)

  • Rapat Pra Verivikasi Sinar 2

    Bandung, BHP Jakata - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, selaku Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Jakarta untuk menuntaskan kepailitan CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo, menggelar rapat pra-verifikasi, di hotel de Braga, Bandung, Jawa Barat, (19/4). Rapat ini sebagai bentuk persiapan, sebelum rapat pencocokan piutang pada 12 Mei endatang. Rapat dihadiri oleh debitor dan para kreditor serta tim kurator BHP Jakarta.

    Pihak debitor diwakili Lim Wan Siu sebagai kuasa dari Fon Lin, Direktur CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo. Sedangkan para Kreditor yang hadir adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, Bank BJB cabang Suci, Epi Sutisna/PD. Chevy, dan Aris Sisanto selaku kuasa dari PT. Anna Jaya Mandiri dan PT. Inti Jaya Sukses. Sedangkan salah satu kreditor yang tercatat dalam putusan pailit atas nama Lilie Rahaju, tidak hadir.

    Rapat pra-verifikasi dilakukan dengan mendata berkas dan data dukung terhadap tagihan atau piutang yang telah diajukan para kreditor, antara lain formulir atau surat pengajuan tagihan, Surat Kuasa Asli (apabila dikuasakan), dokumen legalitas perusahaan, bukti invoice atau tagihan, dan lain-lain.

    Dalam rapat ini kurator menegaskan kepada para kreditor untuk segera melengkapi data dukung yang kurang agar dalam proses rapat pencocokan tagihan di Pengadilan Niaga dapat berjalan lancar. Beberapa data dukung yang belum dilengkapi antara lain: Surat Kuasa Asli, Perbaikan Jumlah Tagihan, Legalitas Perusahaan, Faktur atau Invoice, dan lain-lain. (/BHPJakarta)

  • ANRI BHP JAKARTA3

    Jakarta, BHP Jakarta - Arsip Wees en Boedelkamers--kini Balai Harta Peninggalan (BHP)--di era kolonial tak sedikit jumlahnya. Berkas-berkas itu merupakan arsip statis (bersejarah) dan menjadi salah satu khazanah penting yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Nah, tepat di tahun 2022 ini, sepuluh tahun sudah ANRI mengelola arsip-arsip lawas tersebut.

    ANRI BHP JAKARTA2

    Untuk memperoleh informasi yang lengkap, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan tugas fungsi serta pengelolaan, ANRI dan BHP Jakarta, Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, menggelar rapat konsinyasi dalam rangka Penyusunan Skema Sementara, pada Senin (23/5). Rapat dibuka Direktur Pengolahan ANRI Wiwi Diana Sari.

    Fokus pembahasan seputar Serie Voogdiraden (perwalian) dengan jumlah 120 dari total 1200 meter linier arsip harta peninggalan era kolonial. Pembahasan ini menyusul Serie Failissement (kepailitan) pada tahun sebelumnya.

    ANRI BHP JAKARTA1

    Hadir dalam pembahasan ini Koordinator Substansi Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Ardiningrat Hidayat, Kurator Keperdataan Ahli Madya BHP Jakarta Nuryanto dan Lektor/Ketua Bidang Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Akhmad Budi Cahyono selaku narasumber. Tak tertinggal, Arsiparis dan Fungsional terkait di lingkungan ANRI dan BHP Jakarta.(/BHPJakarta)

  • Sinergitas Banten A

     

    Jakarta, BHP Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan jasa hukum. Hal ini diwujudkan lewat langkah sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, di Cilegon, Banten, Kamis (16/6).

    Bertempat di Aston Cilegon Boutique Hotel, sosialisasi itu juga diperkuat dengan penandatangamam Nota Kesepahaman Bersama dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

    Selain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sujatmiko, Hakim Tinggi PTA Banten Muhayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ronald Lumbuun serta perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Banten.

    “BHP Jakarta sangat terkait dengan instansi lainnya, terutama lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dan pengampu atas orang dinyatakan tidak hadir," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya.

    Sinergitas Banten B

    Pada hakikatnya, BHP memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Oleh karena itu, BHP memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perwalian, pengampuan dan lainnya," pungkas Ibnu.

    Sinergitas ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum, sinergitas dengan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Agama se-Banten. Semua bertujuan meningkatkan pelayanan di wilayah Banten.

    “Nantinya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengeluarkan putusan wajib menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta," pungkas Ibnu, mantap.

    Sinergitas Banten C

    Menurut Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, sinergitas ini merupakan rangkaian kegiatan tahun 2022. Agustina berharap, lewat sosialisasi ini BHP Jakarta dapat diingat para pemangku kepentingan--terutama para hakim peradilan agama dan peradilan umun yang bertugas melayani permohonan masyarakat--sehingga bisa secara nyata memberikan pertimbangan dalam amar penetapan atau putusannya bahwa BHP Jakarta sebagai representatif negara ada untuk mereka yang membutuhkan.(/BHPJakarta)

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI