• PERWALIAN1

    Jakarta, BHP - Pernah mendengar tentang perwalian? Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ini termasuk pula pengawasan untuk pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur Undang-undang.

    Ada beberapa sebab yang mendasari timbulnya perwalian. Misalnya, terputusnya mahligai perkawinan karena kematian maupun berdasarkan putusan pengadilan.

    Tentu saja, itu akan membawa akibat hukum, baik terhadap suami atau istri, anak-anak--terutama anak-anak di bawah umur--maupun harta kekayaannya.

    Anak-anak di bawah umur lazimnya belum cakap bertindak menjalankan perbuatan hukum, sehingga rentan dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab.

    PERWALIAN2

    Nah, di sinilah pentingnya peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, yang akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak di bawah umur tersebut, terkait hak maupun kewajibannya.

    Berdasarkan Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUHPerdata, Balai Harta Peninggalan memikul tugas sebagai Wali Sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas (Toeziende Voogd).

    Setidaknya ada lima kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali:

    1. Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.
    2. Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.
    3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata.
    4. Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak.
    5. Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali.

    Semoga bermanfaat. (/BHP)

  • Nomenklatur 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tak lagi menggunakan istilah ketua untuk posisi jabatan di pucuk pimpinan tertinggi. Keputusan itu secara resmi berlaku setelah Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

    Nomenklatur 2

    Mereka yang dilantik di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta itu adalah Ketua BHP Jakarta Agustina Setiyawati, yang berdasarkan nomenklatur jabatan baru, kini menjadi Kepala BHP Jakarta. Selain itu, dilantik pula Kepala Sub. Bagian Umum BHP Jakarta Dini Kesumatuti, dari pejabat sebelumnya Plt. Kepala Sub Bagian Umum BHP Jakarta Oryza.

    Kepada para pejabat yang dilantik, Ibnu Chuldun berpesan bahwa perubahan nomenklatur tersebut menjadikan pekerjaan Kepala BHP Jakarta akan sangat kompleks dan detail.

    Nomenklatur 3

    "Jabatan itu amanah dari Yang Maha Kuasa, Jabatan itu kepercayaan dari pimpinan, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jabatan juga adalah tanggungjawab, baik sebagai Kepala BHP atau Kepala Sub Bagian Umum maupun Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya. Tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dan amanah. Siapa pun kita, dalam melaksanakan tugas, ertanggungjawab atas amanah yang diberikan pada kita," tegas Ibnu Chuldun.

    BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

    Tugas BHP mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (/BHPJakarta)

  • Pengampuan Bogor

    Bogor, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, mengangkat sumpah pengampu di salah satu wilayah kerja BHP Jakarta, yaitu provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor.

    Sebelumnya, selaku pengampu pengawas berdasarkan Pasal 449 KUH Perdata, BHP Jakarta telah menerima permohonan pengangkatan sumpah sebagai pengampu dari Oki Akhmad Rizki, yang merupakan pengampu atas Ade Alif Abdulmalik.

    Menindaklanjuti permohonan tersebut, pengumuman pengampuan pun dipasang di harian Radar Bogor dan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2022. Selanjutnya, Tim Kerja BHP Jakarta yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya Nuryanto, didampingi Kurator Keperdataan Ahli Pertama, ditugaskan oleh Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati untuk melaksanakan pengangkatan sumpah pengampu pada 5 April 2022.

    Pengangkatan sumpah pengampu dilaksanakan di kediaman pengampu, yang prosesnya diawali dengan menerima keterangan terkait kondisi pengampu dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

    Tim Kerja BHP Jakarta kemudian mencatat harta kekayaan orang di bawah pengampuan guna memastikan bahwa seluruh harta tersebut tercatat, sehingga apabila nantinya akan digunakan oleh pengampu, tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik orang di bawah pengampuan tersebut.

    Setelah dilakukan pengangkatan sumpah, Nuryanto menjelaskan kembali mengenai tugas dan kewajiban pengampu serta menerangkan mengenai peran BHP Jakarta sebagai pengampu pengawas.

    "Diharapkan terjadi pola kerja sama yang baik antara BHP Jakarta dan pengampu, sehingga pengampuan yang dipercayakan kepada Oki Akhmad Rizki dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," kata Nuryanto. (/BHPJakarta)

  • Wali Tangerang 1

    Tangerang, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, kembali menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya berdasarkan KUH Perdata dan Permenkumham No.7 Tahun 2021, yakni melaksanakan pengangkatan sumpah perwalian.

    Diwakili M. Ninor Islam selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya, Muhammad selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III, dan Evi Anastasia selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama, BHP Jakarta diwakili mengangkat sumpah wali atas nama wali Bambang Setyono pada Rabu 6 April 2022.

    Wali Tangerang 2

    Pengangkatan sumpah ini dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Tng tanggal 8 September 2021

    Proses pengangkatan sumpah diawali dengan pencatatan harta di bawah tangan anak, yang ditaruh di bawah perwalian dan penandatanganan Berita Acara Penghadapan.

    Sebelumnya, Tim BHP Jakarta juga berkoordinasi terkait perwalian ke Pengadilan Agama Tangerang di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

    Sumpah Perwalian di Bandung

    Selang sehari, tepatnya pada 7 April 2022, Tim Kerja BHP Jakarta juga bergerak ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengangkat sumpah wali anak di bawah umur. BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama.

    Pengangkatan sumpah diawali dengan koordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, serta Panitera Pengadilan Agama Bandung. Koordinasi dilakukan terkait penetapan perwalian anak yang diterima BHP Jakarta dari Pengadilan Agama Bandung. Untuk kelancaran proses pengangkatan sumpah wali di kediaman wali, Tim BHP juga berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Antapani Kidul.

    Wali Bandung 1

    Proses pengangkatan sumpah disaksikan pihak keluarga, setelah diawali pembuatan Berita Acara Penghadapan dan Pencatatan Harta Kekayaan. Pengangkatan sumpah dilakukan sesuai agama yang dianut wali.

    Wali Bandung 2

    Dalam kesempatan ini, BHP Jakarta yang bertindak selaku wali pengawas juga memberikan edukasi kepada wali terkait tugas dan kewajibannya, untuk menyampaikan laporan minimal setahun sekali tentang pelaksanaan tugas, khususnya tentang harta kekayaan yang dicatatkan dalam Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan. (/BHPJakarta)

  • Pengampu Pangkalpinang 3Kurator Keperdataan Ahli Madya Oryza saat mewakili BHP Jakarta dalam penanganan pengampuan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. (Foto: BHP Jakarta)

    Pangkalpinang, BHP Jakarta - Tim Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, berada di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak Kamis 7 April sampai Sabtu 9 April 2022.

    Keberadaan BHP Jakarta di Kota Beribu Senyuman ini untuk mengambil sumpah terhadap pengampu bernama Ermon Tantes. Dalam hal ini, BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya Oryza.

    Pada kesempatan ini, BHP Jakarta juga mencatat harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan, guna memastikan bahwa seluruh harta tersebut digunakan pengampu untuk kepentingan orang yang diampu.

    Pengampu Pangkalpinang 2Tim BHP Jakarta menandatangani berkas pengampuan. (Foto: BHP Jakarta)

    Setelah pengangkatan sumpah, BHP Jakarta juga menjelaskan kepada pengampu mengenai tugas dan kewajibannya, serta peran BHP Jakarta sebagai pengampu pengawas. Diharapkan, pengampuan yang dipercayakan kepada Ermon Tantes dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Pengampu Pangkalpinang 1Ermon Tantes (kemeja putih) mengaku senang dan puas dengan pelayanan BHP Jakarta. (Foto: BHP Jakarta)

    Ermon Tantes mengaku senang dengan kehadiran Tim BHP Jakarta di kediamannya. Berkali-kali pula, Ermon mengucapkan terima kasih karena merasa puas dengan pelayanan yang diberikan BHP Jakarta.

    "Kami merasa puas dengan hal ini. Hati kami menjadi tenang dan tenteram dengan adanya langkah-langkah dari BHP Jakarta untuk menandatangani dan mengangkat sumpah saya sebagai pengampu, atas nama adik saya Erizal," kata Ermon.

    Satu hal yang juga membuat Ermon gembira adalah tidak adanya biaya tambahan dalam penanganan pengampuan ini.

    "Saya banyak terima kasih pada pihak BHP Jakarta. Kami sudah dibantu di sana dan di sini rupanya tidak ada tambahan biaya lagi. Jadi kami cukup puas, tidak ada tambahan biaya lagi. Alhamdulillah," kata Ermon, dengan wajah sumringah.

    Terhadap pengampuan ini pula, BHP Jakarta telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap kondisi orang dalam pengampuan dan dilakukan pengumuman pengampuan atas nama Erizal di surat kabar Bangka Pos pada 16 Maret 2022.

    Pengangkatan sumpah terhadap pengampu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, selaku pengampu pengawas sesuai amanat Pasal 449 juncto Pasal 452 KUHPerdata. (/BHPJakarta)

  • CV Sinar Pailit 4

    Bandung, BHP Jakarta - Tim Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya Etty Nuryani Mantin, Kurator Keperdataan Ahli Pertama Venty Indah Utami, dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama Adityas Rachmawati Putri, menelusuri aset atas kepailitan CV Sinar Anugerah Lestari Textindo di Bandung, Jawa Barat, pada 18 - 20 April 2022.

    Salah satu aset yang berhasil ditemukan adalah rumah yang berada di Jl. Sukahaji, Sukarasa, Kota Bandung. Berdasarkan informasi, rumah ini sebelumnya adalah kantor CV Sinar Anugerah Lestari Textindo. Rumah ini diketahui telah dijaminkan melalui Hak Tanggungan kepada Bank BJB cabang Suci.

    CV Sinar Pailit 1

    Selanjutnya Tim BHP Jakarta melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung terkait informasi pertanahan atas nama CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo.

    Tim BHP Jakarta juga berkoordinasi dengan Bank BJB cabang Suci dalam rangka pemeriksaan aset kepailitan CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo yang dijaminkan kepada Bank BJB cabang Suci dan pengalihan saldo. (/BHPJakarta)

  • Rapat Pra Verivikasi Sinar 2

    Bandung, BHP Jakata - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, selaku Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Jakarta untuk menuntaskan kepailitan CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo, menggelar rapat pra-verifikasi, di hotel de Braga, Bandung, Jawa Barat, (19/4). Rapat ini sebagai bentuk persiapan, sebelum rapat pencocokan piutang pada 12 Mei endatang. Rapat dihadiri oleh debitor dan para kreditor serta tim kurator BHP Jakarta.

    Pihak debitor diwakili Lim Wan Siu sebagai kuasa dari Fon Lin, Direktur CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo. Sedangkan para Kreditor yang hadir adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, Bank BJB cabang Suci, Epi Sutisna/PD. Chevy, dan Aris Sisanto selaku kuasa dari PT. Anna Jaya Mandiri dan PT. Inti Jaya Sukses. Sedangkan salah satu kreditor yang tercatat dalam putusan pailit atas nama Lilie Rahaju, tidak hadir.

    Rapat pra-verifikasi dilakukan dengan mendata berkas dan data dukung terhadap tagihan atau piutang yang telah diajukan para kreditor, antara lain formulir atau surat pengajuan tagihan, Surat Kuasa Asli (apabila dikuasakan), dokumen legalitas perusahaan, bukti invoice atau tagihan, dan lain-lain.

    Dalam rapat ini kurator menegaskan kepada para kreditor untuk segera melengkapi data dukung yang kurang agar dalam proses rapat pencocokan tagihan di Pengadilan Niaga dapat berjalan lancar. Beberapa data dukung yang belum dilengkapi antara lain: Surat Kuasa Asli, Perbaikan Jumlah Tagihan, Legalitas Perusahaan, Faktur atau Invoice, dan lain-lain. (/BHPJakarta)

  • Tergugat Intervensi

    Bandung, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta kembali mengikuti sidang lanjutan perkara perdata Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Bdg, dengan Pemprov Jawa Barat dan PT Sadang Sari sebagai para penggugat intervensi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L Martadinata No. 74-80, Kota Bandung, Kamis (21/4/).

    Selaku tergugat III intervensi, BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Pertama Prio Wijayanto. Sidang kali ini merupakan kelanjutan dari proses penyelesaian perkara perdata terkait aset/tanah, yang diduga milik Willem Hermanus Hoogland, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung telah diperintahkan kepada BHP Jakarta untuk dilakukan pengurusan afwezigheid. (/BHPJakarta)

  • Lelang CV Sinar 2

    Jakarta, BHP Jakarta - BHP Jakarta Hadiri Lelang Aset CV. Sinar Anugerah Lestari Textindo di KPKNL Bandung . Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, selaku Kurator CV. Sinar Anugerah Lestari Textindo (dalam Pailit) menghadiri lelang aset pailit di KPKNL Bandung, Senin, 20 Juni 2022.

    Lelang CV Sinar 1

    Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, BJB cabang Suci selaku Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan diberi kesempatan melakukan eksekusi melalui lelang selama 60 (enam puluh) hari sejak diputuskan insolvensi (12 Mei 2022).

    Objek Lelang berupa sebidang tanah seluas 518 M2 beserta bangunan yang terletak di Jl. Sukahaji No. 40, Bandung, Jawa Barat.

    Lelang dipandu oleh Wasis Warsito selaku Pejabat Lelang di KPKNL Bandung. Metode lelang yang dipakai ialah closed bidding.

    Lelang CV Sinar 3

    Wasis Warsito menetapkan Pemenang Lelang dan menyatakan aset laku terjual dengan nilai Rp. 4.705.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dari harga limit Rp. 4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).

    Selanjutnya kepada Pemenang Lelang diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 untuk melakukan pelunasan. (/BHPJakarta)

  • Sinergitas Banten A

     

    Jakarta, BHP Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan jasa hukum. Hal ini diwujudkan lewat langkah sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, di Cilegon, Banten, Kamis (16/6).

    Bertempat di Aston Cilegon Boutique Hotel, sosialisasi itu juga diperkuat dengan penandatangamam Nota Kesepahaman Bersama dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

    Selain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sujatmiko, Hakim Tinggi PTA Banten Muhayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ronald Lumbuun serta perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Banten.

    “BHP Jakarta sangat terkait dengan instansi lainnya, terutama lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dan pengampu atas orang dinyatakan tidak hadir," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya.

    Sinergitas Banten B

    Pada hakikatnya, BHP memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Oleh karena itu, BHP memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perwalian, pengampuan dan lainnya," pungkas Ibnu.

    Sinergitas ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum, sinergitas dengan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Agama se-Banten. Semua bertujuan meningkatkan pelayanan di wilayah Banten.

    “Nantinya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengeluarkan putusan wajib menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta," pungkas Ibnu, mantap.

    Sinergitas Banten C

    Menurut Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, sinergitas ini merupakan rangkaian kegiatan tahun 2022. Agustina berharap, lewat sosialisasi ini BHP Jakarta dapat diingat para pemangku kepentingan--terutama para hakim peradilan agama dan peradilan umun yang bertugas melayani permohonan masyarakat--sehingga bisa secara nyata memberikan pertimbangan dalam amar penetapan atau putusannya bahwa BHP Jakarta sebagai representatif negara ada untuk mereka yang membutuhkan.(/BHPJakarta)

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI