• APEL 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan Jakarta melaksanakan apel pagi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta secara virtual, Senin, 28 Maret 2022.

    Dalam kesempatan itu, selaku pembina apel, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Sorta Delima L. Tobing, menyampaikan arahan terkait Internaliasasi Core Values BerAKHLAK.

    Menurut Sorta, langkah internalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Internalisasi dan Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK.

    Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

    APEL 2

    Adapun Core values berAKHLAK ini harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan pada core values yang sudah ditetapkan, yakni, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

    Sebagai penutup dalam amanatnya, Sorta meminta segenap jajaran di Kemenkum HAM dapat menginternalisasikan dan mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi. Hal ini penting agar menjadi panduan perilaku dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing.(/BHPJakarta)

  • Nomenklatur 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tak lagi menggunakan istilah ketua untuk posisi jabatan di pucuk pimpinan tertinggi. Keputusan itu secara resmi berlaku setelah Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

    Nomenklatur 2

    Mereka yang dilantik di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta itu adalah Ketua BHP Jakarta Agustina Setiyawati, yang berdasarkan nomenklatur jabatan baru, kini menjadi Kepala BHP Jakarta. Selain itu, dilantik pula Kepala Sub. Bagian Umum BHP Jakarta Dini Kesumatuti, dari pejabat sebelumnya Plt. Kepala Sub Bagian Umum BHP Jakarta Oryza.

    Kepada para pejabat yang dilantik, Ibnu Chuldun berpesan bahwa perubahan nomenklatur tersebut menjadikan pekerjaan Kepala BHP Jakarta akan sangat kompleks dan detail.

    Nomenklatur 3

    "Jabatan itu amanah dari Yang Maha Kuasa, Jabatan itu kepercayaan dari pimpinan, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jabatan juga adalah tanggungjawab, baik sebagai Kepala BHP atau Kepala Sub Bagian Umum maupun Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya. Tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dan amanah. Siapa pun kita, dalam melaksanakan tugas, ertanggungjawab atas amanah yang diberikan pada kita," tegas Ibnu Chuldun.

    BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

    Tugas BHP mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (/BHPJakarta)

  • Pengampuan Bogor

    Bogor, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, mengangkat sumpah pengampu di salah satu wilayah kerja BHP Jakarta, yaitu provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor.

    Sebelumnya, selaku pengampu pengawas berdasarkan Pasal 449 KUH Perdata, BHP Jakarta telah menerima permohonan pengangkatan sumpah sebagai pengampu dari Oki Akhmad Rizki, yang merupakan pengampu atas Ade Alif Abdulmalik.

    Menindaklanjuti permohonan tersebut, pengumuman pengampuan pun dipasang di harian Radar Bogor dan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2022. Selanjutnya, Tim Kerja BHP Jakarta yang terdiri dari Kurator Keperdataan Ahli Madya Nuryanto, didampingi Kurator Keperdataan Ahli Pertama, ditugaskan oleh Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati untuk melaksanakan pengangkatan sumpah pengampu pada 5 April 2022.

    Pengangkatan sumpah pengampu dilaksanakan di kediaman pengampu, yang prosesnya diawali dengan menerima keterangan terkait kondisi pengampu dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

    Tim Kerja BHP Jakarta kemudian mencatat harta kekayaan orang di bawah pengampuan guna memastikan bahwa seluruh harta tersebut tercatat, sehingga apabila nantinya akan digunakan oleh pengampu, tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik orang di bawah pengampuan tersebut.

    Setelah dilakukan pengangkatan sumpah, Nuryanto menjelaskan kembali mengenai tugas dan kewajiban pengampu serta menerangkan mengenai peran BHP Jakarta sebagai pengampu pengawas.

    "Diharapkan terjadi pola kerja sama yang baik antara BHP Jakarta dan pengampu, sehingga pengampuan yang dipercayakan kepada Oki Akhmad Rizki dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," kata Nuryanto. (/BHPJakarta)

  • Wali Tangerang 1

    Tangerang, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, kembali menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya berdasarkan KUH Perdata dan Permenkumham No.7 Tahun 2021, yakni melaksanakan pengangkatan sumpah perwalian.

    Diwakili M. Ninor Islam selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya, Muhammad selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III, dan Evi Anastasia selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama, BHP Jakarta diwakili mengangkat sumpah wali atas nama wali Bambang Setyono pada Rabu 6 April 2022.

    Wali Tangerang 2

    Pengangkatan sumpah ini dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 666/Pdt.P/2021/PA.Tng tanggal 8 September 2021

    Proses pengangkatan sumpah diawali dengan pencatatan harta di bawah tangan anak, yang ditaruh di bawah perwalian dan penandatanganan Berita Acara Penghadapan.

    Sebelumnya, Tim BHP Jakarta juga berkoordinasi terkait perwalian ke Pengadilan Agama Tangerang di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

    Sumpah Perwalian di Bandung

    Selang sehari, tepatnya pada 7 April 2022, Tim Kerja BHP Jakarta juga bergerak ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengangkat sumpah wali anak di bawah umur. BHP Jakarta diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama.

    Pengangkatan sumpah diawali dengan koordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, serta Panitera Pengadilan Agama Bandung. Koordinasi dilakukan terkait penetapan perwalian anak yang diterima BHP Jakarta dari Pengadilan Agama Bandung. Untuk kelancaran proses pengangkatan sumpah wali di kediaman wali, Tim BHP juga berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Antapani Kidul.

    Wali Bandung 1

    Proses pengangkatan sumpah disaksikan pihak keluarga, setelah diawali pembuatan Berita Acara Penghadapan dan Pencatatan Harta Kekayaan. Pengangkatan sumpah dilakukan sesuai agama yang dianut wali.

    Wali Bandung 2

    Dalam kesempatan ini, BHP Jakarta yang bertindak selaku wali pengawas juga memberikan edukasi kepada wali terkait tugas dan kewajibannya, untuk menyampaikan laporan minimal setahun sekali tentang pelaksanaan tugas, khususnya tentang harta kekayaan yang dicatatkan dalam Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan. (/BHPJakarta)

  • SKWH Pemohon 1

    Jakarta, BHP Jakarta - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, menjalankan

    Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah, menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Proses penerbitan SKHW ini ada dua tahap, yaitu pembuatan Berita Acara Penghadapan dan Penerbitan SKHW.

    Pada 6 April 2022, misalnya, BHP Jakarta mengundang pemohon Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Diwakili Kurator Keperdataan Ahli Madya, BHP Jakarta meminta keterangan pemohon terkait penerbitan SKHW. Keterangan itu kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan dan ditandatangani bersama oleh pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya.

    Pembuatan Berita Acara Penghadapan merupakan tahapan awal dari proses pembuatan SKHW. Selanjutnya, BHP Jakarta akan menerbitkan SKHW sesuai keterangan yang disampaikan pemohon, serta dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan.

    SKWH Pemohon 2

    Sehari sebelumnya, pada 5 April 2022, BHP Jakarta juga melakukan proses pembuatan Berita Acara Penghadapan dengan mengundang pemohon. Pertemuan dihadiri Kurator Keperdataan Ahli Madya, Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I dan Kurator Keperdataan Ahli Pertama.

    Dalam pertemuan tersebut, pemohon dimintai keterangannya dan diperiksa kesesuaian antara keterangan dan dokumen pendukung. Keterangan yang disampaikan pemohon kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan dan ditandatangani pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya. Selanjutnya, SKHW diterbitkan BHP Jakarta berdasarkan Berita Acara Penghadapan yang telah ditandatangani tersebut.

  • Rapat Pra Verivikasi Sinar 2

    Bandung, BHP Jakata - Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, selaku Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Jakarta untuk menuntaskan kepailitan CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo, menggelar rapat pra-verifikasi, di hotel de Braga, Bandung, Jawa Barat, (19/4). Rapat ini sebagai bentuk persiapan, sebelum rapat pencocokan piutang pada 12 Mei endatang. Rapat dihadiri oleh debitor dan para kreditor serta tim kurator BHP Jakarta.

    Pihak debitor diwakili Lim Wan Siu sebagai kuasa dari Fon Lin, Direktur CV. Sinar Anugrah Lestari Textindo. Sedangkan para Kreditor yang hadir adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, Bank BJB cabang Suci, Epi Sutisna/PD. Chevy, dan Aris Sisanto selaku kuasa dari PT. Anna Jaya Mandiri dan PT. Inti Jaya Sukses. Sedangkan salah satu kreditor yang tercatat dalam putusan pailit atas nama Lilie Rahaju, tidak hadir.

    Rapat pra-verifikasi dilakukan dengan mendata berkas dan data dukung terhadap tagihan atau piutang yang telah diajukan para kreditor, antara lain formulir atau surat pengajuan tagihan, Surat Kuasa Asli (apabila dikuasakan), dokumen legalitas perusahaan, bukti invoice atau tagihan, dan lain-lain.

    Dalam rapat ini kurator menegaskan kepada para kreditor untuk segera melengkapi data dukung yang kurang agar dalam proses rapat pencocokan tagihan di Pengadilan Niaga dapat berjalan lancar. Beberapa data dukung yang belum dilengkapi antara lain: Surat Kuasa Asli, Perbaikan Jumlah Tagihan, Legalitas Perusahaan, Faktur atau Invoice, dan lain-lain. (/BHPJakarta)

  • Sinergitas Banten A

     

    Jakarta, BHP Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan jasa hukum. Hal ini diwujudkan lewat langkah sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, di Cilegon, Banten, Kamis (16/6).

    Bertempat di Aston Cilegon Boutique Hotel, sosialisasi itu juga diperkuat dengan penandatangamam Nota Kesepahaman Bersama dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

    Selain Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sujatmiko, Hakim Tinggi PTA Banten Muhayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ronald Lumbuun serta perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Banten.

    “BHP Jakarta sangat terkait dengan instansi lainnya, terutama lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dan pengampu atas orang dinyatakan tidak hadir," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya.

    Sinergitas Banten B

    Pada hakikatnya, BHP memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Oleh karena itu, BHP memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perwalian, pengampuan dan lainnya," pungkas Ibnu.

    Sinergitas ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum, sinergitas dengan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Agama se-Banten. Semua bertujuan meningkatkan pelayanan di wilayah Banten.

    “Nantinya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengeluarkan putusan wajib menyampaikannya kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta," pungkas Ibnu, mantap.

    Sinergitas Banten C

    Menurut Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, sinergitas ini merupakan rangkaian kegiatan tahun 2022. Agustina berharap, lewat sosialisasi ini BHP Jakarta dapat diingat para pemangku kepentingan--terutama para hakim peradilan agama dan peradilan umun yang bertugas melayani permohonan masyarakat--sehingga bisa secara nyata memberikan pertimbangan dalam amar penetapan atau putusannya bahwa BHP Jakarta sebagai representatif negara ada untuk mereka yang membutuhkan.(/BHPJakarta)

  • POP1

    Jakarta, BHP Jakarta - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengukuhkam pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) Kemenkum HAM periode 2022-2023, Rabu (22/06), di Jakarta.

    Pengukuhan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Marselina Budiningsih, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, satu di antaranya Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta Agustina Setiyawati.

    POP2

    Pengukuhan ini digelar secara virtual dari Graha Pengayoman. Para pengurus POP Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta mengikutinya di aula Kanwil.

    Yasonna memberikan selamat kepada pengurus POP Kemenkum HAM yang baru. Sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyiapkan pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan olahraga, Yasonna mengharapkan, setiap ajaran memiliki keunggulan kompetitif di semua sektor, dapat berdikari, dan saling bergotong-royong untuk mewujudkan Kemenkum HAM yang semakin PASTI.

    POP3

    "Melalui pengukuhan Pengurus POP, kita diharapkan dapat menunjukkan keunggulan prestasi olahraga. Setidaknya kita tetap sehat dan menjadi lebih produktif," kata Yasonna.

    Yasonna juga berharap, lewat aktivitas olahraga tali silaturahmi dapat ditingkatkan di tengah padatnya pekerjaan.

    "Jadikanlah POP ini menjadi sebuah wadah pembinaan khusus bidang olahraga bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarinsan pengayoman dan menjaga kekompakan," pungkad Yasonna.(/BHPJAKARTA)

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta.
copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI